Politik Arsip - HARIAN TRIBUN

Pramono Anung dan Rano Karno Syukuri Penetapan dan Apresiasi Proses Pemilu

HARIAN TRIBUN Politik Januari 9, 2025Januari 9, 2025Jakarta 0 Komentar

Jakarta – Penetapan Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno sebagai pasangan terpilih berjalan lancar dan mendapat apresiasi luar biasa dari seluruh peserta. Dalam konferensi pers, Pramono menyampaikan rasa syukurnya atas proses yang berlangsung tanpa kendala.

“Alhamdulillah, penetapan kami berjalan baik dan lancar. Apa yang terjadi di Jakarta menunjukkan pemilu berlangsung secara terbuka dan transparan. Bahkan, pasangan calon nomor 1, 2, dan 3 menerima hasil tanpa gugatan di Mahkamah Konstitusi,” ujar Pramono.

Menurutnya, hal ini mencerminkan kualitas pemilu yang baik di Jakarta. Proses penetapan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pasangan calon yang juga memberikan apresiasi terhadap jalannya pemilu.

Terkait pelantikan, Pramono menyebutkan kemungkinan jadwalnya antara satu hingga dua bulan ke depan. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, khususnya Presiden dan Menteri Dalam Negeri. “Kami akan menunggu keputusan tersebut,” tambahnya.

Sambil menanti pelantikan, Pramono mengumumkan rencana pembentukan tim transisi. “Tim transisi ini tidak akan memutuskan kebijakan, melainkan menyiapkan peralihan pemerintahan agar kami bisa langsung bekerja setelah pelantikan,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa anggota tim transisi akan terdiri dari orang-orang profesional yang selama ini membantu mereka. “Ada 14 nama yang kami pilih berdasarkan kapasitas dan pengalaman mereka. Ketua timnya adalah Saudari Ima,” ungkap Pramono.

Dengan proses yang transparan dan dukungan berbagai pihak, Pramono dan Bang Dul optimis dapat memulai pemerintahan dengan soliditas dan kesiapan yang matang.

Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Bahas Hubungan Bilateral di Kuala Lumpur

HARIAN TRIBUN Politik Januari 9, 2025Januari 9, 2025Malaysia, Prabowo 0 Komentar

Kuala Lumpur, Malaysia – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menggelar pertemuan penting di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, serta berbagai isu global yang menjadi perhatian bersama.

Setibanya di lokasi, Prabowo disambut hangat oleh Anwar Ibrahim yang langsung menjemputnya dari kendaraan. Suasana keakraban terlihat jelas saat kedua pemimpin saling berjabat tangan dan bertukar senyuman.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana budaya yang khas, dengan tema “Merentasi Samudera Ikatan Sejati: Alunan Warisan”. Acara tersebut juga menampilkan karya seni dari seniman lokal Malaysia yang menambah kesan mendalam terhadap hubungan kedua negara.

Setelah menikmati alunan musik gamelan, Prabowo dan Anwar bersama-sama menikmati makan siang. Dalam diskusi santai namun serius, keduanya bertukar pandangan mengenai berbagai strategi untuk memperkuat hubungan bilateral, termasuk kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya.

Pertemuan ini diharapkan dapat mempererat hubungan persahabatan yang sudah terjalin erat antara Indonesia dan Malaysia, sekaligus menjadi langkah nyata dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang.

PDI Perjuangan Tuding KPK Berlebihan terhadap Hasto Kristiyanto

HARIAN TRIBUN Politik Januari 9, 2025Januari 9, 2025Jokowi, KPK, PDI Perjuangan 0 Komentar

Dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), tim hukum partai menyampaikan beberapa poin terkait perkembangan pendampingan hukum terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Mereka mengungkapkan bahwa ada informasi yang menyebutkan Hasto Kristiyanto akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan datang, yang diduga bertujuan untuk mengganggu konsolidasi partai dan menekan suara kritis terhadap pemerintah sebelumnya, khususnya terkait dengan pelanggaran demokrasi dan konstitusi oleh mantan Presiden Joko Widodo.

Pihak tim hukum menilai bahwa proses hukum yang dijalani, termasuk pemanggilan, penyitaan, dan penggeledahan di kediaman Hasto, tidak bertujuan untuk penegakan hukum yang murni, melainkan lebih bersifat operasi politik. Mereka juga mencurigai adanya upaya untuk mengkriminalisasi Hasto karena sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Selain itu, tim hukum mengkritik KPK yang saat ini disebut sebagai “KPK Edisi Jokowi”, yang tidak menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi terkait mantan Presiden dan keluarganya.

Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, yang melibatkan 16 penyidik, tidak menemukan bukti yang relevan. Mereka hanya menemukan sebuah buku catatan dan flash disk yang bukan milik Hasto. Tim hukum menilai bahwa proses ini berlebihan dan tidak profesional, karena tidak ada temuan signifikan yang dapat mendukung dakwaan terhadap Hasto.

Tim hukum juga menyoroti adanya dugaan pemidanaan yang dipaksakan oleh KPK, karena alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dianggap tidak sah atau tidak cukup. Mereka mempertanyakan keabsahan proses hukum yang sedang berjalan dan menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus mengikuti proses hukum dengan tetap mematuhi aturan yang ada.

Konferensi pers ini juga menegaskan agar seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan tetap solid dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha merusak internal partai.

MK Hapus Presidential Threshold, Jokowi: Segera Ditindaklanjuti

HARIAN TRIBUN Politik Januari 3, 2025Januari 3, 2025Jokowi 0 Komentar

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan presidential threshold sebesar 20 persen, yang sebelumnya menjadi syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus segera ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang, yakni DPR. Jokowi berharap keputusan ini membuka peluang munculnya lebih banyak calon alternatif dalam pemilihan presiden.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan ini, semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa batasan threshold tertentu.

Selengkapnya baca di detikSumut.